EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Article Sidebar
Abstract
By involving the intended protection function, the criminal justice system is no longer just oriented to the suspect / defendant but also oriented to witnesses and victims of crime. This will have implications for the development and strengthening of the criminal justice system into the criminal justice system is perfect, the criminal justice system a good, balanced and fair. So that in the future does not happen again the phenomenon of witnesses and / or victims with threats, pressure or occur engineering evidence statements of witnesses, even a waiver of the rights of witnesses and / or victims.
Although now the presence of the Agency has given guarantees and assurances for the protection of witnesses and / or victims of crime, but the position of the Agency as a component of the criminal justice system has not been expressly recognized in the law of criminal procedure. Therefore it is very important to analyze the position of the Agency in the criminal justice system in Indonesia, namely by reviewing the Agency's role in the criminal justice system, and the concept of the position of the Agency as the state agencies in the criminal justice system in Indonesia.
Â
Keywords: Existence of the Witness and Victim Protection Agency
Full Article
References
BUKU
Achmad Ali, 2001, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya), Jakarta, Ghalia Indonesia.
Arif Gosita, 1986, Viktimologi dan KUHAP, Jakarta, Akademika Presindo.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
Hamdan Zoelva, 2010, Tujuan Konstitusional Penataan Lembaga Non Struktural, dalam: Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara.
Hanafi Asmawie, 1989, Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Jakarta, Pradnya Paramita.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Jakarta, Konstitusi Press.
Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), Bandung, Alumni.
____________, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, PT. Alumni.
M. Yahya Harahap, 1988, Pembaharuan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Metropolitan Press.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing.
Taufiq Effendi, 2010, Efektivitas Kelembagaaan Dan Strategi Penataan Lembaga Non Struktural', Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara.
JURNAL
Artidjo Alkostar, Restorative Justice, Varia Peradilan Nomor 262, September 2007.
MAKALAH
Juanda, 2003, Paradigma Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Makalah, Bengkulu.
PERATURAN PERUNDANGAN
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.