PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
Abstract
Keywords: Penitentiary, Public Services, AUPB.
Full Article
References
Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 43–62.
Anwar, U. (2018). Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik (Publik Service) Pada Rutan Klas I Bandung. Journal of Correctional Issues, 1(2), 61–78. https://scholar.archive.org/work/45zeqixub5dadd6l3qt6sl7yie/access/wayback/https://journal.poltekip.ac.id/jci/article/download/11/7
Ardiansyah, D. (2021). Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas. Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humanoria, 8(44), 17.
Detik. (2019). Huni Sel Mewah Lapas Sukamiskin, Suami Inneke Bayar 700 Juta. Dony Indra Ramadhan.
Ernanda, D. I. Y. (2021). Penerapan Аsаs-Аsаs Umum Pemerintаhаn Yаng Bаik Dаlаm Penyelesаiаn Sengketа Tanah Hak Milik Implementation of General Principles Good Government for Administration of Proprietary Land Disputes. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(1), 35–44. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
Gunakarya, A. W. (1988). Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Armico.
Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Pasal 14 (1995) (testimony of Indonesia).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik., 4 (g) (2009) (testimony of Indonesia).
Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2), 186–205. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2
Lenvine, C. H. (1990). Public Administration Obalinges, Obvies, Consequences. Liliones Scatt Foremen.
Martins, L. D. J. (2015). Kebijakan Pelayanan Kepada Narapidana dan Tahanan di Lembaga Permasyarakatan Gleno Municipio Ermera Timor Leste. Jurnal Reformasi, 5(2), 3.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi) (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. 3(1), 40–54.
Nugroho, M. A. A. (2012). Menakar Penggunaan Rumah Tahanan Milik Tentara Nasional Indonesia Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Qistie: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 1–11.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (1948) (testimony of Majelis Umum PBB).
Priyanto, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama.
Rasyid, M. R. (1997). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Yarsif Watampoe.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan., (2017) (testimony of Kementerian Hukum dan HAM RI).
Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Wibowo, W. (2021). Equating Villa with Theft Offense"House" in Aggravated. Lambung Mangkurat Law Journal, 6(1). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.224
Simatupang, T. H. (2009). Pelayanan Publik pada Lembaga Permasyarakatan (Analisis Hukum : Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas). Lex Jurnalica, 7(1), 36.
Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. Journal Administrative Law and Governance, 2(3), 541–557. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.
Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justitia, 8(1), 15–35.
Sugiati, T., & Perwira, I. (2018). Politik Hukum Di Bidang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Kesehatan. Litigasi, 18(1), 87–106. https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.285
Syahfitri, K. (2021). Budaya Uang Pelicin pada Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Permasyarakatan. Kumparan.
Watch, I. C. (2018). Korupsi di Penjara. Indonesia Corruption Watch NGO.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.